Pemerintah berkomitmen untuk terus
mendorong pengembangan talenta digital dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM). Berbagai program dilakukan agar UMKM dapat mengikuti perkembangan
proses digitalisasi dan dapat segera naik kelas.
Program yang difasilitasi Pemerintah
antara lain seperti Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital dengan
target masyarakat umum, Digital Talent Scholarship dengan
target pekerja level teknisi dan profesional, dan Digital Leadership
Academy dengan target praktisi tingkat pimpinan (sektor publik dan
swasta).
Ekonomi Digital Indonesia saat ini
merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan nilai US$70 miliar atau menguasai 40%
dari pangsa Ekonomi Digital ASEAN. Nilai tersebut diperkirakan akan terus
tumbuh hingga di 2025 mencapai US$146 miliar.
“Peluang besar Ekonomi Digital
Indonesia ini haruslah kita manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Apalagi
Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif sangat besar yakni mencapai
lebih dari 191 juta orang. Sebagian besarnya merupakan Generasi Z dan Generasi
Milenial diharapkan dapat mengoptimalkan peluang digitalisasi di berbagai
sektor.
Salah satu sektor pendatang baru yang
tampil mengisi lanskap ekonomi digital Indonesia adalah teknologi pendidikan (edutech)
yang saat ini memiliki pertumbuhan pengguna aktif secara signifikan dan
mencapai 200% pada 2020. Peningkatan pengguna aktif juga terjadi pada sektor
teknologi kesehatan (healthtech). Selain itu, juga telah muncul
gelombang teknologi baru, seperti jaringan 5G, Internet of Things, blockchain, artificial
intelligence, dan cloud computing yang dapat
dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Indonesia saat ini mempunyai UMKM yang
berjumlah sekitar 64,2 juta usaha, sehingga mampu berkontribusi 60,51% terhadap
PDB atau senilai Rp9.580 triliun. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan
97% dari total tenaga kerja yang ada dan dapat menghimpun sampai 60,4% dari
total investasi.
Dalam prakteknya, UMKM di Indonesia
masih mengalami berbagai tantangan seperti dari segi inovasi dan teknologi yang
perlu ditingkatkan, pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), branding dan
pemasaran, legalitas, serta standarisasi dan sertifikasi. “Pada masa pandemi
ini, tantangan UMKM bertambah dari sisi adaptasi terhadap perkembangan
teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi UMKM melalui penerapan
teknologi digital.
UMKM di era digital diharapkan mampu
menjadi Super Smart Society, yang menyeimbangkan layanan melalui
teknologi yang mampu mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Hal ini
dibutuhkan mengingat disrupsi digital masih belum mencapai puncaknya dan akan
terus terjadi. Saat ini, sedang terjadi second wave disruption yang
mendukung bisnis digital seperti Agri-tech dan Food-tech (digital
farm vs local farm); Health-tech (digital
consultation); Edu-tech (e-Learning); Interactive
Experience and Games (media hiburan digital, data collecting); Digital
Banking dan Fintech (peer to peer lending,
equity crowdfunding).
“Pemerintah akan terus mendukung UMKM
sebagai sebuah ekosistem ekonomi digital yang sangat krusial. Untuk itu,
Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan,
berkembang, dan tumbuh di tengah tantangan pandemi. Pemerintah juga berkomitmen
melakukan transformasi beberapa instrumen kebijakan yang dapat memberikan
manfaat optimal bagi UMKM.
Pemerintah telah mengeluarkan beragam
kebijakan yang berpihak pada UMKM, utamanya bagi mereka yang terdampak pandemi.
Pada 2020, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Dukungan UMKM terealisasi
sebesar Rp121,20 triliun dan di 2021 dialokasikan sebesar Rp95,13 triliun.
“Berbagai dukungan pembiayaan seperti
KUR, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, dan lainnya akan terus dilanjutkan di tahun
ini guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas.
Di samping itu, Transformasi Ekonomi
Berbasis Digital juga menjadi salah satu dari 3 Agenda Utama Presidensi G20
Indonesia, selain Arsitektur Kesehatan Global dan Transisi Energi. “Ketiga
topik utama tersebut akan menjadi area kerja sama yang berpotensi menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, lebih konkret, dan dapat diterapkan.
0 Komentar